Siapa Penanggung Jawab Utang Negara Indonesia di Akhirat?

  • Whatsapp


BincangSyariah.Com – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) beberapa waktu lalu berbicara mengenai adanya peningkatan yang signifikan terkait utang pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat utang negara Indonesia yang telah mencapai 6.074,56 triliun. Hal ini merupakan dampak dari Covid-19 yang menyebabkan lemahnya pendapatan negara, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Read More

Lantas bagaimna pandangan Islam tentang utang negara? Apakah dibenarkan pemerintah berutang untuk kepentingan negara dan rakyat? Apakah utang negara merupakan beban tanggung jawab pemerintah saja, ataukah beban tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia?

Utang-piutang adalah persoalan yang sangat serius, karena dampaknya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Dalam sebuah Hadis, nabi Muhammad pernah bersabda bahwa dosa utang tidak akan diampuni meskipun ia mati syahid.

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

Artinya: “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang.” (HR Muslim Nomor 1886).

Ketika kebutuhan negara yang besar tidak sebanding dengan pemasukan yang ada, maka kebijakan yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan penghematan di segala bidang. Namun jika ternyata masih belum menyelesaikan persoalan dan tidak ada jalan lain kecuali dengan meminjam uang, maka dalam konteks ini pemerintah bisa berutang dengan catatan pemerintah juga mempunyai aset atau pemasukan jangka panjang yang bisa diharapkan untuk melunasi utang. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah, Juz 33, Hal 118)

Kebijakan utang pemerintah tentunya harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat. Sebab, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara adalah wakil rakyat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan,

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah bagi rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan” (Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazha`ir, halaman 107).

Berhubung yang berutang adalah pemerintah sebagai wakil warga negara dan ditasarufkan untuk kepentingan atau kemasalahat rakyat, maka pihak yang bertanggung jawab adalah negara dengan dana kas negara, dalam arti pelunasan utang tersebut diambilkan dari pemasukan negara melalui pajak, bea cukai dan lain sebagainya.

Namun pada kenyataannya, pemasukan negara acap kali tak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tindak kejahtan yang merugikan negara semisal penunggakan pajak, penyelundupan ilegal dan tindak korupsi yang merajalela.

Pemerintah sebenarnya sudah mempertimbangkan aset dan pemasukan negara untuk melunasi utang setiap tahunnya, namun karena kesalahan individu-individu yang merugikan negara, hal itu sering kali menyebabkan tersendatnya pelunasan utang tersebut.

Oleh karenanya jika pemerintah dan rakyat pada akhirnya gagal melunasi hutang negara, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, maka yang bertanggunggung jawab di ahirat nanti adalah orang-orang yang menyebabkan kegagalan tersebut, dalam konteks ini tentu ‘penjahat’ negara seperti, koruptor, penunggak pajak, penyelundup ilegal dan mafia-mafia lainnya. Ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW :

الْخَرَاجُ بِالضَّمَان

Artinya: “Hasil dari perbuatan itu berbanding dengan yang ditangunggnya.” (HR. Abu Daud & Ibnu Majah).



Sumber

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *